Trandsatu | Aksi Demo Mahasiswa pada Senin, 17 Februari 2025, Surabaya menjadi saksi pergerakan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Jawa Timur (Jatim). Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di kota ini turun ke jalan, memperlihatkan keteguhan hati mereka dalam menyuarakan keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan rakyat.
Aksi ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jawa Timur, serta UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA).
Satu hal yang menarik dari aksi ini adalah kehadiran berbagai elemen kampus dan organisasi ekstra kampus. Bendera-bendera dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berkibar bersama. Ini menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan sekadar milik satu kelompok atau satu universitas, melainkan gerakan kolektif yang bersatu untuk menuntut perubahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aulia Thaariq Akbar, Koordinator Lapangan aksi yang sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, menjelaskan dengan tegas bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari kerja mereka. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mencederai cita-cita reformasi yang sudah lama diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.
“Reformasi yang kami perjuangkan adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elit terus dijaga. Kami ingin perubahan yang nyata dan berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kalangan,” kata Aulia, dengan semangat yang membara.
Salah satu kebijakan yang sangat disorot adalah kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Menurut para mahasiswa, langkah ini bisa mengancam masa depan bangsa dan bertentangan dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Mereka menilai bahwa pendidikan adalah investasi terbesar untuk negara ini, dan dengan memotong anggaran pendidikan, pemerintah justru merusak pondasi masa depan.
Tuntutan Aksi Demo Mahasiswa
Aksi demonstrasi ini tidak hanya sekadar unjuk rasa, namun juga sarat dengan tuntutan konkret yang disampaikan oleh Aliansi Jatim Menggugat. Berikut adalah beberapa poin penting yang disuarakan dalam aksi tersebut:
1. Menolak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Efisiensi anggaran yang dilakukan di sektor pendidikan dianggap sebagai langkah yang merugikan generasi penerus bangsa. Para mahasiswa menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan sektor pendidikan untuk menciptakan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
2. Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Pendidik
Salah satu tuntutan penting adalah memastikan kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik, termasuk dengan memberikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN. Mereka menilai bahwa dosen berperan besar dalam mencetak generasi penerus bangsa, dan seharusnya mereka mendapatkan penghargaan yang layak.
3. Peninjauan Program Makan Bergizi Gratis
Meskipun program ini memiliki niat baik, mahasiswa merasa perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas dan transparansi program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah. Program ini perlu dipastikan dampaknya tidak hanya sebatas simbolis, namun benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
4. Penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kampus
Aksi ini juga menyerukan penolakan terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus. Menurut mereka, kebijakan ini bisa merusak lingkungan akademik dan mencederai independensi perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan.
5. Menentang Revisi Tata Tertib DPR
Mahasiswa juga menolak adanya revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1 yang dianggap berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
6. Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan
Aliansi Jatim Menggugat juga menuntut agar pemerintah tidak melanjutkan rencana revisi terhadap UU KUHAP dan UU Kejaksaan, yang menurut mereka bisa menciptakan tumpang tindih hukum dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada kejaksaan.
7. Evaluasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pembangunan IKN menjadi sorotan utama, dengan mahasiswa mendesak kejelasan dan evaluasi keberlanjutan proyek ini, yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
8. Reforma Agraria
Salah satu tuntutan utama adalah wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merugikan masyarakat, seperti proyek Surabaya Waterfront Land, serta mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur.
9. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam Sektor Sipil
Aliansi ini juga menuntut agar peran TNI/Polri dalam sektor sipil dihapuskan, karena mereka menganggap ini bertentangan dengan cita-cita reformasi Indonesia yang lebih mengutamakan demokrasi dan hak asasi manusia.
Dilansir dari suara surabaya
