TrandSatu I Anggota DPR RI Komisi XIII, Bpk. H. Edison Sitorus, S.T., meninjau kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Cilegon pada Selasa, 14 Januari 2025. Agenda ini bertujuan mengevaluasi kondisi fasilitas dan layanan pemasyarakatan, serta bahas isu penting terkait pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seperti pendidikan dan permasalahan over kapasitas.
Dalam kunjungan tersebut, Bpk. Edison Sitorus meninjau blok hunian, dapur umum, serta fasilitas pembinaan. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan hak WBP atas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. “Peningkatan akses pendidikan di dalam Lapas sangat penting untuk mempersiapkan WBP kembali ke masyarakat. Pemisahan blok hunian antara WBP kasus narkoba dan pidana umum juga harus segera diterapkan untuk meminimalisasi potensi pengaruh negatif,” tegasnya.
Minimnya fasilitas pendidikan menjadi salah satu perhatian dalam diskusi. Bpk. Edison mendorong peningkatan fasilitas pembelajaran dan kerja sama dengan lembaga pendidikan eksternal untuk program pendidikan yang lebih komprehensif. “Kami di Komisi XIII berkomitmen mendukung kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup WBP. Pendidikan adalah kunci masa depan mereka setelah bebas dari Lapas,” tambahnya.
Lapas Kelas IIA Cilegon yang seharusnya menampung 400 orang kini dihuni lebih dari 700 WBP. Bpk. Edison mengusulkan langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti pembangunan fasilitas tambahan atau penerapan kebijakan alternatif, termasuk asimilasi dan remisi bagi WBP kasus ringan.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Banten, Muhamad Khapi, menyatakan bahwa diskusi dengan Bpk. Edison Sitorus sangat konstruktif. “Kami akan segera merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah over kapasitas dan meningkatkan akses pendidikan. Upaya ini menjadi solusi jangka panjang untuk layanan terbaik bagi WBP,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Yosafat Rizanto, menyambut positif kunjungan ini. “Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Dukungan semua pihak sangat penting untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan di Lapas, khususnya dalam program pendidikan bagi WBP,” katanya.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan solusi over kapasitas, diharapkan WBP dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat dan siap berkontribusi dalam kehidupan sosial.
(*/red)