TrandSatu | Plt. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zamzani B. Tjenreng, mengungkapkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi fokus utama dalam rapat evaluasi triwulan 2 tahun 2024. Rapat ini dilaksanakan dengan format hybrid dan bekerja sama dengan SKALA, dilangsungkan di Swiss-Belresidences Jakarta pada Selasa (30/7/2024).
Menurut Zamzani, pelaporan SPM dilakukan secara berkala setiap 3 bulan melalui aplikasi e-SPM, sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Evaluasi terhadap capaian SPM meliputi penganggaran, permasalahan yang muncul, serta tahapan penerapan dan penyusunan rencana aksi. Evaluasi dilakukan baik secara tatap muka maupun daring untuk memastikan data yang terinput akurat.
“Sejak tahun 2022, evaluasi triwulan capaian SPM dilakukan secara rutin untuk memonitor progres pelaksanaan. Saat ini, evaluasi triwulan 2 tahun 2024 menunjukkan progres yang positif sesuai dengan target yang ditetapkan,” jelas Zamzani.
Batas akhir penginputan laporan SPM triwulan 2 tahun 2024 adalah 20 Juli 2024. Zamzani menekankan pentingnya disiplin waktu dalam pengisian aplikasi e-SPM bagi seluruh pemerintah daerah.
“Penutupan akses penginputan dilakukan pada 20 Juli 2024 lalu. Pengisian untuk triwulan 3 dapat dilakukan hingga 20 Oktober 2024, dan triwulan 4 hingga 20 Januari 2025,” tambahnya.
Zamzani berharap agar semua pemerintah daerah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melaporkan pelaksanaan SPM sesuai jadwal yang ditentukan.
Di akhir acara, Zamzani menekankan bahwa target nasional untuk capaian penerapan SPM tahun 2024 adalah 100%, sejalan dengan RPJMN 2020-2024.
Sementara itu, Heracles Lang dari SKALA menyoroti pentingnya kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Menurutnya, SPM merupakan instrumen penting untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Heracles juga menekankan perlunya komitmen dan kerja keras dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk mencapai penerapan SPM yang efektif.
“Kita perlu terus mengevaluasi dan meningkatkan capaian yang telah dicapai, serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi. Evaluasi triwulan 2 ini menjadi langkah konkret untuk memperbaiki program dan kebijakan ke depannya,” ungkap Heracles.
