Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian penghargaan berupa predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) kepada sejumlah satuan kerja yang berhasil menerapkan ZI secara efektif.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa penghargaan WTAB ini diberikan berdasarkan penilaian mandiri terhadap kinerja administrasi satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sejauh ini, 46 satuan kerja telah berhasil meraih predikat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui penilaian mandiri ini, kami berharap penghargaan WTAB dapat menjadi langkah awal menuju penilaian di level nasional. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas ZI di Kementerian ATR/BPN,” ujar Dalu Agung Darmawan, pada acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Penghargaan WTAB diberikan kepada satuan kerja yang telah berhasil mengimplementasikan pembangunan ZI secara komprehensif.
Hal ini bertujuan untuk memotivasi seluruh satuan kerja di Kementerian ATR/BPN agar lebih fokus meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola yang transparan dan berintegritas.
“Kami terus bekerja keras untuk memperbaiki diri. Bagi yang sudah memperoleh ZI, diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain yang masih dalam proses pencapaian,” tambah Dalu.
Selain penilaian mandiri, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN juga mengoptimalkan peran auditor untuk memantau setiap satuan kerja. Melalui fungsi audit ini, diharapkan temuan-temuan terkait ketidakteraturan dapat semakin berkurang, seiring dengan pendampingan yang diberikan sejak awal.
Pada acara tersebut, Kementerian ATR/BPN juga meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 12 Kantor Pertanahan (Kantah).
Ke-12 Kantah tersebut antara lain Kantah Kota Mojokerto, Kantah Kota Probolinggo, Kantah Kota Kediri, dan Kantah Kota Pekalongan, serta beberapa kantor lainnya yang dinilai telah berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Elijas B. Tjahajadi; dan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Niken Wulandari. Sebagai narasumber, hadir pula Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra Banong.
