Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk mendukung berbagai program strategis nasional dalam sektor pertanahan dan tata ruang. Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur kolaborasi ini ditandatangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, pada Senin (23/12/2024) di Grha Pertamina, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron Wahid menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencapai visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan bahwa sinergi ini mendukung dua program prioritas nasional, yaitu swasembada energi dan hilirisasi, yang keduanya sangat berperan dalam memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan nilai tambah dalam sektor sumber daya alam.
“Kerja sama ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tiga tujuan besar, yakni swasembada energi, swasembada pangan, dan hilirisasi. Kami dari Kementerian ATR/BPN wajib mendukung penuh program-program ini dan tidak boleh ada hambatan,” ujar Nusron Wahid.
Melalui MoU ini, sebanyak 192 perusahaan yang terkait dengan PT Pertamina (Persero) akan mengajukan izin dan pelayanan pertanahan kepada Kementerian ATR/BPN, termasuk urusan sertifikasi tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), perlindungan lahan sawah, penyelesaian sengketa pertanahan, serta pengadaan tanah untuk berbagai proyek strategis.
Menteri Nusron juga mengingatkan agar proses pelayanan pertanahan dapat berjalan dengan cepat dan efisien. “Kami berharap layanan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN sesuai dengan harapan, dan apabila ada kendala atau keterlambatan, itu akan menjadi perhatian serius bagi kami,” tegasnya.
Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara PT Pertamina dan Kementerian ATR/BPN, guna mendukung upaya nasional dalam mencapai ketahanan energi dan swasembada energi. Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN yang sangat vital bagi kelancaran proyek-proyek Pertamina.
Pada acara tersebut, juga dilakukan penyerahan 26 Sertifikat Elektronik berupa Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT Pertamina. Sertifikat tersebut terkait dengan jalur pipa BBM yang menghubungkan Fuel Terminal Boyolali dengan Fuel Terminal Pengapon di Semarang, Jawa Tengah, dengan panjang total 81,5 km.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja; dan berbagai pejabat lainnya dari Kementerian ATR/BPN serta jajaran komisaris PT Pertamina.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar proyek-proyek strategis nasional, serta mendukung pencapaian tujuan besar Indonesia dalam bidang energi dan tata ruang.
