Trandsatu | Sukabumi, 16 April 2025 – Dalam upaya memperkuat tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI).
Penandatanganan dilakukan di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Kota Sukabumi, menandai dimulainya kolaborasi strategis dalam optimalisasi lahan wakaf.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi dalam pengelolaan tanah. Ia menyebutkan bahwa tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu diubah menjadi aset produktif demi kemaslahatan bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanah adalah sumber daya vital. Untuk mengelolanya secara efektif, pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan organisasi keumatan seperti PUI, NU, Muhammadiyah, dan Persis sangat penting guna memastikan pemanfaatan lahan, termasuk wakaf, dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Nusron.
Kerja sama ini dinilai penting dalam konteks pengamanan aset wakaf serta percepatan pelayanan pertanahan. Nusron menekankan, tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses dan mengelola lahan negara yang memiliki potensi besar.
Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut positif kerja sama ini dan menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah terhadap organisasi keagamaan dalam mengelola tanah wakaf secara lebih profesional dan berdaya guna.
“Ini adalah langkah monumental. Melalui MoU ini, PUI akan mendapat pendampingan dari BPN dalam mengelola tanah wakaf agar bisa memberi manfaat nyata bagi umat,” ungkap Raizal.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf kepada sejumlah lembaga keagamaan di Sukabumi, termasuk Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, beberapa yayasan, dan musala. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum atas aset keagamaan.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan ziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, tokoh pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum yang juga dikenal sebagai pejuang pendidikan dan keumatan.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam acara ini, sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Staf Khusus Menteri Muda Saleh, serta pejabat wilayah dari Provinsi dan Kota/Kabupaten Sukabumi. Hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan sejumlah tokoh dari berbagai organisasi keagamaan.
Kerja sama ini menjadi cerminan sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memperkuat fondasi keadilan sosial berbasis pengelolaan aset tanah yang inklusif dan produktif.
