Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima apresiasi dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas keberhasilannya dalam menjalankan berbagai program pada tahun 2024, termasuk capaian dalam 100 hari kerja.
Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja yang berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025, di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Beberapa pencapaian yang mendapatkan pujian antara lain langkah tegas kementerian dalam menangani masalah sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta upaya pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan terima kasih atas paparan yang disampaikan Menteri ATR/BPN, yang mencakup sembilan program prioritas 100 hari kerja dengan berbagai pencapaian positif.
Anggota Komisi II, Heri Gunawan, menyoroti pencapaian luar biasa dalam pengelolaan anggaran 2024, yang menunjukkan hasil lebih dari 100 persen pada beberapa program strategis, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Realisasi anggaran yang mencapai Rp7,8 triliun atau 99,04 persen adalah bukti optimisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ungkap Heri.
Taufan Pawe, anggota lain dari Komisi II DPR RI, juga memberi apresiasi terhadap langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam menangani kasus sertifikasi tanah di kawasan pagar laut. “Saya sangat menghargai keputusan Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak yang bermasalah,” ujarnya.
Menanggapi pujian ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi dan transparansi.
“Kami akan terus berusaha maksimal dan memastikan seluruh informasi yang ada dapat disampaikan dengan jelas kepada publik, sehingga tidak menimbulkan isu yang meresahkan,” tuturnya.
Diharapkan dengan dukungan dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN dapat terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam rapat tersebut, hadir juga Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi lainnya dari Kementerian ATR/BPN, dengan partisipasi daring dari seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia.