Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, yang menyerukan kepada seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di Indonesia untuk terus mendukung program Reforma Agraria.
Yulia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan melalui program ini.
“Kepemimpinan saat ini berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan, yang berkaitan erat dengan tugas kita di Ditjen Penataan Agraria,” ungkapnya.
Menyoroti isu ketahanan pangan, Yulia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang mengharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dengan meningkatkan luas panen hingga 4 juta hektare pada tahun 2029.
“Amanat ini sejalan dengan Reforma Agraria, yang bertujuan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan ketahanan serta kedaulatan pangan,” jelasnya.
Program Reforma Agraria juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
“Kami diminta untuk melanjutkan Redistribusi Tanah dan sertipikasi tanah, serta pemberdayaan masyarakat,” tambah Yulia.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan. Yulia mengajak semua pihak, baik di internal Kementerian ATR/BPN maupun lembaga eksternal, untuk bekerja sama.
“Kolaborasi harus merata, dari tingkat direktur hingga kepala seksi, serta lintas kementerian,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga diadakan sesi diskusi panel yang melibatkan beberapa narasumber, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra.
Acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi dan perwakilan dari Kanwil BPN Provinsi di seluruh Indonesia, yang bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan manfaat dari program Reforma Agraria bagi masyarakat.