Kementerian ATR/BPN Gelar Evaluasi Kinerja Reforma Agraria 2024

- Publisher

Kamis, 24 Oktober 2024 - 22:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, yang menyerukan kepada seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di Indonesia untuk terus mendukung program Reforma Agraria.

Yulia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan melalui program ini.

ADVERTISEMENT

 width=

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kepemimpinan saat ini berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan, yang berkaitan erat dengan tugas kita di Ditjen Penataan Agraria,” ungkapnya.

Baca Juga  Libur Bursa 2024-2025: Waktu Strategis untuk Investor

Menyoroti isu ketahanan pangan, Yulia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang mengharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dengan meningkatkan luas panen hingga 4 juta hektare pada tahun 2029.

“Amanat ini sejalan dengan Reforma Agraria, yang bertujuan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan ketahanan serta kedaulatan pangan,” jelasnya.

Program Reforma Agraria juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“Kami diminta untuk melanjutkan Redistribusi Tanah dan sertipikasi tanah, serta pemberdayaan masyarakat,” tambah Yulia.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan. Yulia mengajak semua pihak, baik di internal Kementerian ATR/BPN maupun lembaga eksternal, untuk bekerja sama.

Baca Juga  24 Kedutaan Besar Kunjungi Cilegon, Peluang Investasi

“Kolaborasi harus merata, dari tingkat direktur hingga kepala seksi, serta lintas kementerian,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga diadakan sesi diskusi panel yang melibatkan beberapa narasumber, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra.

Acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi dan perwakilan dari Kanwil BPN Provinsi di seluruh Indonesia, yang bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan manfaat dari program Reforma Agraria bagi masyarakat.

Berita Terkait

Usulan Tambahan Anggaran Rp3,63 Triliun ATR/BPN untuk PTSL 2026
Pemulihan Tesso Nilo: 400 SHM Dievaluasi Pemerintah
Wamen ATR Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM Lewat Kolaborasi Multipihak
Gema Muharram 1447 H,kp.Sentul RT 03/RW 03 Curug Kulon Adakan santunan anak yatim Tahunan.
Kementerian ATR/BPN Tegaskan: Tidak Ada Dasar Hukum untuk Menjual Pulau di Indonesia
KRAKATAU POSCO Raih Penghargaan PROPER Hijau, Bukti Nyata Industri Baja Ramah Lingkungan
Bupati Tangerang Sambut FRJ-RI, Komitmen Bangun Komunikasi Publik yang Transparan
Menteri ATR/BPN Tegaskan Kepemilikan Pulau Hanya untuk WNI, Bukan Asing
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 06:43 WIB

Usulan Tambahan Anggaran Rp3,63 Triliun ATR/BPN untuk PTSL 2026

Kamis, 10 Juli 2025 - 06:30 WIB

Pemulihan Tesso Nilo: 400 SHM Dievaluasi Pemerintah

Selasa, 8 Juli 2025 - 14:12 WIB

Wamen ATR Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM Lewat Kolaborasi Multipihak

Senin, 7 Juli 2025 - 15:16 WIB

Gema Muharram 1447 H,kp.Sentul RT 03/RW 03 Curug Kulon Adakan santunan anak yatim Tahunan.

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:16 WIB

Kementerian ATR/BPN Tegaskan: Tidak Ada Dasar Hukum untuk Menjual Pulau di Indonesia

Rabu, 2 Juli 2025 - 09:24 WIB

KRAKATAU POSCO Raih Penghargaan PROPER Hijau, Bukti Nyata Industri Baja Ramah Lingkungan

Rabu, 2 Juli 2025 - 08:46 WIB

Bupati Tangerang Sambut FRJ-RI, Komitmen Bangun Komunikasi Publik yang Transparan

Selasa, 1 Juli 2025 - 23:13 WIB

Menteri ATR/BPN Tegaskan Kepemilikan Pulau Hanya untuk WNI, Bukan Asing

Berita Terbaru

Berita

Pemulihan Tesso Nilo: 400 SHM Dievaluasi Pemerintah

Kamis, 10 Jul 2025 - 06:30 WIB