Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam pertemuan dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di kantor Kementerian ATR/BPN, pada Selasa (5/11/2024).
Menteri Nusron mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN memiliki sejumlah tanah telantar yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan rumah tersebut.
Tanah ini berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan, dengan total luas mencapai 1,3 juta hektare. Beberapa lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk pembangunan rumah adalah di Mojokerto (seluas 151 hektare) dan Tangerang (seluas 6 hektare), meskipun masih akan dilakukan pengecekan lebih lanjut terkait kelayakan tanah tersebut.
“Kami sedang menilai apakah tanah-tanah ini cocok untuk pembangunan rumah. Yang jelas, kami akan terus bekerja untuk memastikan penyediaan lahan ini berjalan dengan baik,” ujar Menteri Nusron.
Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam menertibkan tata ruang, khususnya di kawasan perumahan dan pemukiman.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan setiap perumahan menyediakan 40% fasilitas umum dan sosial, seperti masjid, taman bermain, dan tempat olahraga.
“Kami akan mengusulkan pembentukan Satgas bersama untuk menertibkan penataan ruang di kawasan perumahan dan pemukiman. Kami sedang menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait hal ini,” jelas Menteri Nusron.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN yang siap menyediakan tanah untuk program perumahan bagi rakyat kecil. Dia menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Menteri Nusron, yang telah menyiapkan lahan yang bebas masalah untuk pembangunan rumah.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Nusron yang langsung menyiapkan tanah yang ‘idle’ atau tidak bermasalah untuk pembangunan rumah. Kami akan prioritaskan untuk rakyat kecil, dan tanah yang sudah disertifikat bisa digunakan sebagai jaminan ke bank,” ujar Maruarar.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya memastikan perumahan di Indonesia tidak hanya terbuka untuk kalangan tertentu, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan PKP.
