Trandsatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Menurut Menteri Nusron, pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah membutuhkan dua elemen kunci, yaitu tanah dan tata ruang.
Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan bahwa terdapat empat fokus utama dalam pembangunan infrastruktur yang tengah direncanakan.
Pertama adalah infrastruktur yang mendukung konektivitas, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk mengatasi tantangan dalam pengadaan lahan guna menunjang proyek-proyek tersebut.
Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah bisa berasal dari dua sumber utama, yaitu tanah negara atau tanah yang tidak terpakai. Jika pembangunan melibatkan tanah milik masyarakat, maka akan diterapkan mekanisme ganti untung.
Selain konektivitas, Menteri Nusron juga menyoroti tiga bidang infrastruktur lainnya, yaitu infrastruktur yang mendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.
“Semua program ini tentu membutuhkan tanah yang dikelola dengan baik, dan Kementerian ATR/BPN akan memastikan pengadaan tanah berjalan lancar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY menegaskan pentingnya kelancaran proses pengadaan lahan dalam pembangunan infrastruktur.
“Tanpa lahan yang jelas dan legal, pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan optimal. Pengelolaan tanah yang baik sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat,” kata AHY.
Rapat Koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi lainnya di Kementerian ATR/BPN.
