Trandsatu | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (14/11/2024).
Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Menko AHY.
Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan pertanahan tanpa diskriminasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Satgas Anti-Mafia Tanah bekerja keras setiap hari untuk mengungkap kejahatan dan menghadirkan keadilan, baik di daerah maupun antar daerah. Kami tidak akan pilih kasih dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.
AHY juga menjelaskan bahwa tindak pidana pertanahan sangat kompleks, dengan berbagai jenis kejahatan mulai dari yang skala kecil hingga yang melibatkan organisasi internasional.
“Ada yang berskala lokal, namun ada juga yang sudah terorganisir secara global, melibatkan banyak pihak, termasuk oknum internal yang ada di lembaga pemerintah,” tambahnya.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.
Menko AHY juga mengungkapkan kesiapan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mendukung Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pembangunan Indonesia ke depan.
“Kami siap mendukung semua upaya untuk menyelesaikan masalah pertanahan ini dan berharap ATR/BPN menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, berharap hasil Rakor ini dapat berlanjut dengan langkah-langkah konkret yang dapat diukur pada tahun mendatang.
“Rakor ini harus berlanjut dengan aksi nyata yang dapat memberikan dampak konstruktif dan dinamis,” tegas Nusron.
Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian masalah pertanahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian ATR/BPN, melainkan memerlukan kerja sama erat dengan aparat keamanan, hukum, dan pertahanan.
“Kolaborasi antara lembaga sangat penting. Kami tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi masalah ini,” pungkas Nusron.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, di antaranya Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Ossy Dermawan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi, serta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Wahyu Widada.
