Trandsatu | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan pertama kali kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat melalui pertemuan daring pada Senin (02/12/2024).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan penting terkait peran Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Menteri Nusron, pelayanan publik adalah tugas utama bagi setiap pegawai Kantor Pertanahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelayanan ini, menurutnya, sering kali dihadapkan pada masalah seperti lamanya waktu layanan dan potensi adanya pungutan liar (pungli).
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembenahan untuk mengubah citra pelayanan yang lebih cepat, bersih, dan transparan.
“Untuk memperbaiki pelayanan publik, kita perlu melakukan perbaikan sistem dan sumber daya manusia (SDM). Ini termasuk mempercepat proses bisnis dan memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk mendukung efisiensi. Namun, kita tetap harus menjaga akuntabilitas dan mengutamakan manajemen risiko dalam setiap langkah yang diambil,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang tata ruang bagi jajaran BPN, mengingat mayoritas pegawai BPN memiliki latar belakang di bidang pertanahan, bukan di bidang tata ruang.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar para pegawai dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait isu-isu tata ruang dan membangun kerjasama yang lebih erat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai target-target strategis Kementerian ATR/BPN di Provinsi Papua Barat.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, mereka berhasil mencatatkan angka penyerapan yang sangat baik, yakni 96% pada tahun lalu, dan menargetkan pencapaian hingga 98% pada tahun ini.
Pertemuan daring ini diikuti oleh perwakilan dari 10 Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Papua Barat, termasuk Kantah Kabupaten Manokwari, Kantah Kota Sorong, Kantah Kabupaten Sorong, Kantah Kabupaten Sorong Selatan, Kantah Kabupaten Raja Ampat, Kantah Kabupaten Tambrauw, Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, Kantah Kabupaten Teluk Wondama, Kantah Kabupaten Kaimana, dan Kantah Kabupaten Fakfak.
Pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di Kementerian ATR/BPN.
