TrandSatu | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian untuk tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI pada Senin (09/09/2024).
Pertemuan ini dilakukan di Jakarta untuk membahas penyesuaian anggaran, termasuk program Reforma Agraria di seluruh Indonesia.
“Dalam Rapat Kerja di Ruang Komisi II DPR RI, Jakarta, kami mengadakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 dengan total anggaran Rp6.454.781.052.000. Kami akan melanjutkan program Reforma Agraria dan memastikan semua tugas di pusat, kantor wilayah, serta kantor pertanahan kabupaten/kota dapat berjalan optimal,” ungkap Menteri AHY.
Menteri AHY juga menyoroti peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp3,2 triliun dari tahun sebelumnya, yang akan ditingkatkan melalui pelayanan pertanahan elektronik.
“Kami akan mengalokasikan tambahan Rp200 miliar untuk meningkatkan kualitas layanan di 445 Kantor Pertanahan yang sudah melayani Sertipikat Tanah Elektronik. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, memastikan proses berjalan lebih cepat, dan meningkatkan kontribusi PNBP,” jelasnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun.
Anggaran tersebut terbagi dalam beberapa program utama, termasuk Dukungan Manajemen, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Penyelenggaraan Penataan Ruang.
“Komisi II DPR RI memberikan persetujuan atas pagu anggaran serta pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN. Kami mengapresiasi kerja sama dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN selama ini,” tambah Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Rapat Kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta pejabat dari Kementerian ATR/BPN dan anggota Komisi II DPR RI yang mewakili fraksi-fraksi.
