Trandsatu | Pekanbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan peran aktif para kepala daerah di Provinsi Riau untuk mengajak masyarakat memperbarui data pertanahan, khususnya bagi pemilik sertipikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997.
Seruan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Riau, para bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau, yang digelar di Aula Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya pembaruan data demi meningkatkan akurasi dan kepastian hukum di sektor pertanahan.
“Kami mendorong agar para Bupati dan Wali Kota dapat menginstruksikan masyarakat untuk mengecek dan menukarkan sertipikat tanah lama mereka, khususnya yang masuk kategori KW 4, KW 5, dan KW 6, dengan sertipikat baru,” ujar Nusron. Ia menjelaskan, sertipikat-sertipikat tersebut diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997 dan umumnya belum dilengkapi dengan peta bidang tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas data pertanahan nasional, seiring kemajuan teknologi dan tuntutan sistem pendaftaran tanah yang lebih modern.
Dari data yang dipaparkan, sekitar 67,07% kawasan Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Riau telah terdaftar, dengan 65,36% di antaranya sudah bersertipikat. Namun demikian, sekitar 17,23% dari tanah yang sudah terdaftar masih menggunakan sertipikat kategori lama—mencakup lebih dari 523 ribu bidang tanah seluas 370 ribu hektare.
Menteri Nusron juga menyoroti kontribusi layanan pertanahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Selama tahun 2024, sektor pertanahan di Riau telah menyumbang penerimaan sebesar Rp398 miliar dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Rp19 triliun dari Hak Tanggungan,” ungkapnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat layanan pertanahan yang tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi lokal.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat ATR/BPN Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra, Gubernur Riau Abdul Wahid, serta jajaran kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
