Trandsatu | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN yang terletak di Jalan Agus Salim, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan terkait program kerja Kementerian ATR/BPN ke depan, dengan fokus utama pada penataan sumber daya manusia (SDM).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya melakukan penataan SDM untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyarankan agar dilakukan mutasi dan rotasi bagi pegawai yang sudah lebih dari dua tahun menduduki posisi yang sama.
“Langkah pertama adalah penataan SDM, jika ada yang lebih dari dua tahun di posisi saat ini, perlu ada rotasi agar mereka mendapatkan pengalaman di tempat yang berbeda,” ujar Nusron.
Nusron menambahkan, rotasi tersebut penting untuk memperluas wawasan para pegawai, sehingga mereka memiliki perspektif yang lebih holistik dalam melihat masalah.
“Jika cara berpikirnya holistik, maka tidak ada lagi ego sektoral. Mereka tidak akan terjebak dalam zona nyaman atau terlibat dalam moral hazard,” lanjutnya.
Selain itu, Menteri Nusron juga membahas pentingnya pengembangan jenjang karier di Kementerian ATR/BPN. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai jenjang karier yang lebih tinggi, pegawai harus menjalani proses yang adil.
“Kami telah sepakat untuk membuat jalur karier yang jelas. Misalnya, Eselon 4 atau Fungsional yang ingin naik ke Eselon 3, harus memiliki pengalaman di Kantor Pertanahan (Kantah). Begitu pula bagi yang ingin mencapai Eselon 2, mereka harus melayani di berbagai Kantah di daerah,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
“Itjen harus keras. Dalam pemerintahan, ada tiga aspek penting yaitu governance, crisis management, dan compliance. Governance ada di masing-masing satuan kerja, sedangkan crisis management dan compliance menjadi tugas Itjen. Inspektorat harus disegani dan menjalankan peran dengan tegas,” tegas Menteri Nusron.
Kunjungan Menteri Nusron dan Wamen Ossy juga diisi dengan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, serta Badan Bank Tanah.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai agenda strategis untuk mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN dibahas, guna memastikan keberhasilan program-program pemerintah di sektor agraria dan pertanahan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen sumber daya manusia, serta memperkuat pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
