Trandsatu | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan pentingnya pelayanan pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan pengarahan secara daring kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin, 6 Januari 2025.
Menurut Nusron, setiap pengaduan yang diterima harus ditangani secara serius dan tidak boleh asal-asalan. “Semua pengaduan harus dilayani dengan baik dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jika perlu, kunjungi langsung rumahnya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Nusron juga menyoroti banyaknya aduan yang diterima melalui platform Lapor Mas Wapres yang dikelola oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Dari 1.000 pengaduan yang masuk setiap hari, sekitar 300 hingga 370 di antaranya berkaitan dengan masalah pertanahan.
Menteri Nusron menanyakan apakah pengaduan yang berulang kali masuk menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan yang lebih baik di setiap satuan kerja, dengan menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat dan efektif. Bahkan, pengelolaan pengaduan ini menjadi bagian dari Key Performance Indicator (KPI) kinerja setiap satuan kerja.
Selain itu, Nusron juga memberikan perhatian khusus pada sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah umat beragama. Ia mengingatkan agar tanah untuk masjid, musala, pesantren, dan tempat ibadah lainnya yang telah diikrarkan sebagai wakaf segera disertipikasi.
“Jangan sampai ada tanah wakaf yang belum disertipikasi setelah diikrarkan,” tegasnya.
Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa meskipun tanah sudah diikrarkan sebagai wakaf, hal itu belum sah secara hukum jika belum terdaftar dan disertifikasi.
Ia mendorong jajaran BPN untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat beragama dalam beribadah.
Pada kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, bertindak sebagai moderator.
Selain itu, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Abdul Azis, beserta jajaran Kanwil BPN Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor BPN Kota/Kabupaten juga turut mengikuti pengarahan ini.
