TrandSatu | Baru-baru ini, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menggelar rapat koordinasi penting untuk memperkuat pengamanan siber di tingkat pemerintah daerah.
Rapat tersebut merupakan respons atas serangan siber terhadap Pusat Data Nasional pada Juni 2024 yang menyoroti pentingnya kesadaran akan keamanan siber.
Dalam forum ini, Restuardy Daud memimpin diskusi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dari BSSN, Sulistyo, serta Aris Kurniawan dari Ditjen Aptika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir juga kepala dinas bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dari berbagai provinsi.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan urusan persandian untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data penting negara dari ancaman siber. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN dan Kemkominfo.
Salah satu strategi yang ditekankan adalah inklusi keamanan siber dalam perencanaan RKPD dan RPJMD sebagai bagian dari transformasi digital pemerintah daerah.
Restuardy menekankan perlunya komitmen kuat dari semua pihak untuk segera menyusun peraturan yang mendukung peningkatan keamanan siber di pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menjelaskan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) sebagai landasan kebijakan untuk menjaga kepentingan nasional, melindungi ekosistem perekonomian digital, dan mendukung ruang siber global yang aman dan bertanggung jawab.
BSSN terus memberikan dukungan melalui pendampingan dan pelatihan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan data.
Data menunjukkan peningkatan respons terhadap insiden siber dari tahun 2021 hingga 2023, dengan sejumlah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk tim respons insiden keamanan siber (CSIRT) sebagai upaya konkret mendukung keamanan siber nasional.
“Dengan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia dapat mengatasi tantangan keamanan siber secara lebih efektif, mewujudkan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab,” ungkap Hinsa.
