TrandSatu I Pemerintah Kabupaten Serang menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Serang ini bertujuan untuk memastikan kesiapan berbagai pihak dalam menghadapi Idul Fitri dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Jumat, 19 April 2025.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, menjelaskan bahwa pembiayaan bagi TNI dan Polri telah disesuaikan dengan cakupan wilayah tugas masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kabupaten Serang memiliki tiga Polres yang bertanggung jawab atas beberapa kecamatan, yakni Polres Cilegon menangani lima kecamatan, sementara tujuh kecamatan lainnya berada di bawah Polres Serang Kota,” ujarnya kepada trandsatu.co. Jumat, (21/3/2025).
Selain itu, Bupati juga menekankan kesiapan menghadapi arus mudik Idul Fitri dengan memastikan kelancaran lalu lintas, keamanan masyarakat, serta pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas yang telah dipetakan.
“Stok sembako di pasar-pasar juga dalam kondisi aman dan harga relatif stabil menjelag ari raya idhul fitri” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, menyoroti keterbatasan anggaran pengawasan PSU. Dari total kebutuhan sebesar Rp9 miliar, Pemda hanya mengalokasikan Rp3,1 miliar, sementara Provinsi menanggung Rp4,3 miliar.
“Walaupun anggaran terbatas, kami tetap akan memastikan pengawasan berjalan optimal, termasuk pemantauan distribusi logistik dan potensi pelanggaran di media sosial,” tegas Furqon.
Di waktu yang sama Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin, menyampaikan apresiasinya atas ditandatanganinya NPHD ini.
Ia menegaskan bahwa tahapan PSU akan segera berlangsung, termasuk pembentukan badan penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa, serta distribusi logistik seperti surat suara dan kotak suara.
“Kami menargetkan seluruh kebutuhan logistik selesai sebelum Lebaran agar distribusi dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu, diharapkan PSU dapat berlangsung jujur, adil, serta memastikan hak pilih masyarakat tetap terjamin.
(Dirhat)
