TrandSatu | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar Rakorpusda untuk meninjau dokumen perencanaan daerah yang mendukung program K/L di 5 lokasi Super Prioritas.
Acara ini berlangsung di Naraya Hotel Jakarta dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, baik langsung maupun daring.
Tujuan dari acara ini adalah “mereview serta memetakan dukungan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pariwisata terkait Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) kepada pemerintah daerah.”
Dalam sambutannya, Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemeritah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan bahwa “review dan pemetaan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang mendukung program Kementerian/Lembaga sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).”
Lebih lanjut, Chaerul menyoroti “pentingnya mengelola pariwisata sebagai isu strategis dalam perencanaan dan penganggaran daerah, dengan memperhatikan dampak positif yang bisa diperoleh bagi pengelolaan sumber daya pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.”
Diskusi talkshow yang menyusul membahas implementasi dokumen perencanaan daerah untuk mendukung Program dan Kegiatan K/L di 5 Destinasi Super Prioritas. Acara ini melibatkan berbagai pembicara dari Kementerian terkait seperti Direktorat Menejemen Strategis, Direktorat Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS.
“Melalui rapat ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kepariwisataan nasional ke depan, dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap mempertahankan kualitas pengelolaan pariwisata dan lingkungan.”
