TrandSatu | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Mahkamah Agung (MA) menggelar program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, diikuti oleh 80 hakim dari Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara.
Acara ini berlangsung di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor, pada Rabu (02/10/2024), dan mendapat sambutan positif dari Ketua MA, Muhammad Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Syarifuddin mengungkapkan, “Terima kasih kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Kita berharap semua ini berjalan dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan hakim-hakim yang mumpuni dalam hukum pertanahan dan tata ruang, memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan.”
Syarifuddin juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini, dengan harapan setiap pengadilan memiliki satu hakim tersertifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan. Semakin cepat terpenuhinya kuota hakim tersertifikasi, maka semakin mempercepat pemberian keadilan,” tuturnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hakim mengenai sengketa dan konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat.
“Masih ada perbedaan pemahaman terkait sejumlah isu, termasuk bagaimana kita memaknai tanah milik negara. Dengan program ini, kita harap dapat lebih kompak dalam menghadapi permasalahan pertanahan,” kata Menteri AHY.
Pelatihan ini dilakukan dengan metode blended learning, yang mencakup 109 jam pelajaran.
Materi pembelajaran disampaikan oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta para praktisi. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni, dan sejumlah pejabat penting lainnya.
